BPJN Wilayah II Sumbar Gerak Cepat Tangani Kerusakan Jalan Nasional Akibat Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Pesisir Selatan

Padang(SUMBAR)Padang Terkini-Gerak cepat ditunjukkan Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dalam menangani kerusakan jalan nasional akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan akses transportasi pada ruas Jalan Tapan hingga batas Provinsi Bengkulu tetap terjaga.

Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4, Satuan Kerja PJN Wilayah II Sumbar, penanganan darurat terus menjadi perhatian, terutama pada sejumlah titik jalan yang mengalami amblas, tergerus aliran air, serta tertutup material longsoran

PPK 2.4 PJN Wilayah II Sumbar, Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T., menyampaikan bahwa penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan serta mempertimbangkan tingkat kerusakan dan risiko di lapangan.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), baik dalam penanganan darurat maupun persiapan perbaikan permanen agar infrastruktur jalan nasional kembali aman dan berfungsi optimal.

Menteri PU Tinjau Langsung, Anggaran Permanen Rp17,5 Miliar

Keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana tersebut terlihat dari kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang meninjau langsung penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor terhadap infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (19/10/2026).

Dalam peninjauan itu, Menteri PU memastikan kerusakan pada ruas Jalan Tapan–batas provinsi menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah titik mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan teknis secara cermat untuk mencegah kondisi semakin parah.

Berdasarkan hasil identifikasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, badan jalan mengalami amblas sepanjang sekitar 150 meter di KM 219+100. Kerusakan serupa ditemukan di KM 219+500, sementara bahu jalan di KM 227+500 tergerus aliran air.

Risiko tinggi juga ditemukan pada badan jalan di KM 231+850. Di samping itu, material longsoran dari lereng atas menutup sebagian badan jalan, antara lain di KM 228+000 sepanjang sekitar 200 meter dan KM 228+450 sepanjang sekitar 150 meter, serta beberapa titik lainnya hingga KM 233+000.

Kondisi tersebut menuntut penanganan terukur berdasarkan tingkat kerusakan, kondisi lapangan, dan potensi bahaya bagi pengguna jalan.

Kondisi jalan ketika banjir melanda.

Penanganan Darurat hingga Penguatan Struktur Jalan

Selain pengerahan alat berat untuk mendukung penanganan darurat, pemasangan rambu-rambu peringatan dan garis pembatas keselamatan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan, khususnya di lokasi dengan tingkat kerusakan tinggi.

Setelah penanganan darurat, pemerintah menyiapkan langkah perbaikan permanen dengan memperkuat struktur lereng dan melindungi badan jalan dari ancaman kerusakan lanjutan.

Salah satu pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan Retaining Wall Concrete (RWC) di KM 219+200. Struktur penahan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas lereng dan melindungi badan jalan agar lebih aman dalam jangka panjang.

Untuk penanganan permanen, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 17,5 miliar, dengan pelaksanaan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan infrastruktur jalan nasional yang terdampak bencana, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang pada jalur strategis Tapan menuju perbatasan provinsi.

Evaluasi Hulu Sungai Batang Tapan, Cegah Bencana Berulang

Tak hanya berfokus pada perbaikan jalan, Kementerian PU juga menaruh perhatian terhadap faktor penyebab bencana. Dalam peninjauan di kawasan Batang Tapan, Menteri PU menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk mengecek kondisi bagian hulu Sungai Batang Tapan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kondisi sungai dan merumuskan upaya penanganan yang lebih menyeluruh, sehingga risiko banjir dan kerusakan infrastruktur dapat diminimalkan.

“Kita akan pelan-pelan, bersama Pemprov Sumbar, untuk mendesain seperti apa Sungai Batang Tapan. Nanti saya akan diskusi juga dengan Pak Gubernur,” ujar Dody Hanggodo.

Kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran teknis di lapangan diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Gerak cepat PJN Wilayah II Sumbar bersama Kementerian PU menjadi bagian dari komitmen menjaga konektivitas jalan nasional. Sebab, bagi masyarakat Tapan dan sekitarnya, jalan bukan sekadar jalur transportasi, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, serta penghubung antardaerah yang harus tetap terjaga keamanannya.

#red

#nkri

#nasional

#kementerianpu