Padang(SUMBAR)Padang Terkini- Dugaan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Sumbar Teacher Summit 2026 memasuki tahapan pendalaman oleh aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mulai mengumpulkan keterangan dan dokumen guna mengklarifikasi laporan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Keseriusan penanganan itu diketahui melalui surat Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor SP2D/54/X/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 Oktober 2026, ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, S.I.K., M.H.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia (DPN GENTA INDONESIA). Dalam penjelasannya, kepolisian mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat pula pengaduan dari perwakilan guru SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat dengan substansi persoalan yang sama.
Untuk efektivitas penanganan, kedua pengaduan tersebut kemudian digabungkan dalam satu proses pendalaman. Penyidik saat ini masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan.
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menegaskan bahwa persoalan ini harus diusut secara komprehensif. Menurutnya, transparansi penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu dibuktikan melalui kejelasan regulasi, pembiayaan, serta pertanggungjawaban seluruh transaksi keuangan.
Marlis meminta penyidik tidak hanya memeriksa mekanisme penarikan pungutan, tetapi juga menelusuri siapa yang menetapkan kebijakan, bagaimana dana dihimpun, ke mana dana disalurkan, dan siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraannya.
"Jangan sampai kegiatan yang membawa nama peningkatan mutu pendidikan justru dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperoleh keuntungan melalui jabatan atau kewenangan. Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengungkap apakah terdapat tekanan atau kewajiban tertentu yang dibebankan kepada guru untuk mengikuti kegiatan maupun membayar sejumlah biaya. Sebab, apabila pungutan dilakukan tanpa landasan hukum yang sah atau disertai penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi GENTA INDONESIA, pengawasan terhadap kegiatan pendidikan bukan dimaksudkan untuk menghambat program peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar setiap program berjalan sesuai aturan, memiliki pertanggungjawaban yang jelas, dan tidak merugikan para guru.
Namun demikian, Marlis menegaskan bahwa seluruh pihak tetap harus dihormati hak-haknya selama proses penanganan berlangsung. Dugaan penyimpangan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum sebelum penyidik memperoleh bukti yang cukup.
Sampai saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penetapan tersangka ataupun besaran kerugian dalam perkara tersebut. Tahapan yang telah disampaikan Ditreskrimsus masih berkaitan dengan pengumpulan keterangan dan dokumen.
GENTA INDONESIA berharap Polda Sumbar dapat memberikan perkembangan penanganan secara terbuka kepada publik. Kepastian hukum dinilai penting, baik untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran maupun memastikan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana.
"Kalau memang tidak ada pelanggaran, publik juga berhak mendapatkan penjelasan. Tetapi apabila ditemukan bukti pungli atau penyalahgunaan kewenangan, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," tutup Marlis.
Perkembangan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pendidikan. Integritas dunia pendidikan harus dijaga, termasuk memastikan tidak ada praktik yang membebani guru di luar ketentuan yang berlaku.
#red/DPNASANTARA
