Andri Yulika Kepala Inspektorat Sumbar

Pesisir Selatan(SUMBAR)Padang Terkini — Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan penggalangan dana di SMAN 3 Painan terus bergulir di ranah hukum. Laporan resmi yang diajukan oleh Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Barat melalui tim kuasa hukumnya kini tengah ditangani secara intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan.

​Kronologi dan Perkembangan Penyelidikan

​Laporan resmi beserta penyerahan barang bukti awal telah diserahkan kepada pihak Kejari Pesisir Selatan pada 4 Juni 2026. Selanjutnya, pada 24 Juni 2026, tim kuasa hukum pelapor memenuhi panggilan lanjutan guna menjalani pemeriksaan kedua untuk pendalaman keterangan dan dokumen perkara.

​Dalam proses penanganannya, Kejari Pesisir Selatan menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional dan independen. Mengingat nilai akumulatif dari penggalangan dana yang dipersoalkan mencapai angka yang sangat besar, pihak kejaksaan turut berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yakni Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, guna menelusuri keabsahan dan aliran dana yang dipersoalkan.

​Selain pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor maupun internal sekolah—termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan komite—kejari juga sempat memberikan peringatan tegas terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mencatut nama kejaksaan untuk meminta sejumlah uang dengan dalih menghentikan perkara.

​Tanggapan Pihak Kejari Pesisir Selatan dan Inspektorat

​Saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler pada Senin, 15 November 2026, Kepala Seksi Intelijen Kejari Pesisir Selatan, Andre Pratama, S.H., menjelaskan bahwa saat ini penanganan perkara tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak APIP.

​"Penanganan diserahkan ke APIP, pak. Kalau untuk pemanggilan oleh Inspektorat, itu bukan kewenangan kami yang menentukan, silakan konfirmasi ke Inspektorat," ujar Andre Pratama.

​Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika, saat dihubungi terpisah terkait tindak lanjut surat permintaan penghitungan pungutan dari Kejari Pesisir Selatan, menyatakan bahwa timnya telah bergerak.

​"Tim Inspektorat sudah berkoordinasi dengan Kejari Painan beberapa waktu yang lalu. Saat ini tim sedang menelaah untuk langkah selanjutnya dan nantinya akan kami koordinasikan kembali dengan kejaksaan," terang Andri Yulika.

​Sikap Kuasa Hukum dan Tindakan Internal Sekolah

​Menanggapi proses yang sedang berjalan, kuasa hukum Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Barat, Ardi Rusyda, S.H. dan Idul Fitri, S.H., M.H., M.Kn., menyatakan dukungannya penuh kepada aparat penegak hukum.

​"Laporan Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Barat masih berproses di Kejari Pesisir Selatan, dan kita dukung penuh Kejari Pesisir Selatan untuk mengusut hingga tuntas. Saat ini Kejari Pesisir Selatan sudah menyurati Inspektorat Provinsi Sumatera Barat guna mengaudit jumlah dana pungutan di SMAN 3 Painan serta dana BOS sekolah sejak 14 tahun terakhir ini. Mari kita kawal bersama kasus dugaan pungutan di SMAN 3 Painan ini," tegas Ardi Rusyda.

​Di sisi lain, perkembangan internal sekolah mencatat adanya sanksi administratif. Mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah VII, Muslim Arif, mengungkapkan bahwa wakil kepala SMAN 3 Painan yang turut dilaporkan ke kejaksaan telah dicopot dari jabatannya. Sementara itu, Rini Amelia, S.Pd., masih tetap menjabat sebagai kepala sekolah. 




#red/Tim Asantara

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama
 
Top