BPJAMSOSTEK Akan Ganti Direksi dan Dewas, Ini Harapan dari Serikat Pekerja

<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong></strong></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><strong><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiuusAqIZ5vR2sAFQ0WFQK14Ga7W-beSJ1p9rJHZ3lamul35cj1WNpLLeWZsUKQd7CWQxIz-YV1r8G5ov45gbbVPiZS1MLkD85QHJtrWBatfuRArsEYC_6C9DiW6t9UVaVec6wmoR4AIhE/s700/foto+75.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiuusAqIZ5vR2sAFQ0WFQK14Ga7W-beSJ1p9rJHZ3lamul35cj1WNpLLeWZsUKQd7CWQxIz-YV1r8G5ov45gbbVPiZS1MLkD85QHJtrWBatfuRArsEYC_6C9DiW6t9UVaVec6wmoR4AIhE/w640-h360/foto+75.jpg" width="640" /> </a>foto kantor BPJAMSOSTEK Jakarta </strong></div><strong><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div>Jakarta(SUMBAR)PT</strong>-Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJAMSOSTEK akan melakukan penggantian dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengantongi sejumlah nama Calon direksi dan Dewas BPJAMSOSTEK tersebut. Nama-nama itu diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).<p></p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJAMSOSTEK Tri Candra Kartika mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi dalam memilih dan menetapkan Dewas dan Direksi BPJAMOSTEK.</p><p style="text-align: justify;">"Kami meyakini calon yang akan dipilih memiliki integritas dan pengalaman dalam pengelolaan jaminan sosial, sehingga dapat menyelaraskan visi misi institusi dengan program pemerintah guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," ujar Candra dalam keterangan tertulis, Sabtu (09/01).</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Ia pun berharap direksi terpilih dapat mempertahankan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para peserta. Hal ini guna mempertahankan derajat hidup pekerja Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda.</p><p style="text-align: justify;">Candra  juga menambahkan pihaknya mengingatkan agar manajemen baru harus siap menghadapi tantangan baru dalam menjalan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai dari regulasi turunan, sistem IT, hingga sosialisasi. Mengingat program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja.</p><p style="text-align: justify;">Pihaknya juga berharap agar direksi terpilih mampu meningkatkan hubungan antar lembaga di seluruh daerah. Hal ini sebagai wujud sinergi menjalankan amanah UU, serta memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia. Selain itu, para Direksi dan Dewas diharapkan dapat menjalin sinergi hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan.</p><p style="text-align: justify;">"Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK periode 2016-2021 yang telah bekerja keras dan senantiasa berkolaborasi dengan seluruh insan BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kinerja institusi serta menciptakan beragam inovasi yang mampu mendongkrak kapasitas layanan dan manfaat bagi peserta BPJAMSOSTEK, terlebih di tahun 2020 yang sarat dengan tantangan dan keterbatasan," ujarnya mengakhiri.<br /></p><p style="text-align: justify;"> </p><p>#detik.com | boy <br /></p><p> </p><p></p><p></p><p><strong></strong></p><p> </p>

BPJAMSOSTEK Akan Ganti Direksi dan Dewas, Ini Harapan dari Serikat Pekerja

    foto kantor BPJAMSOSTEK Jakarta  Jakarta(SUMBAR)PT -Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJAMSOSTEK akan melakukan penggantian dalam wa...

Baca selengkapnya »

Berminat Daftar Prakerja Gelombang 9 dan BLT Rp 600 Ribu? Ayo Cek Lagi Syaratnya

<p style="text-align: justify;"><strong></strong></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><strong><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWefVWPbnXlD-8vJU5rCkFTfC3FxxUMSRtzWNKhCL0Vzrmnz-sYh_Wxe86wDlNABU8p7NtNM7tZLMyEj7hu5S2rfjAqlqgfzQ3Sfhzwqo7NCWv3A4nI6XjZQ4RSO18DGb-pEJEMVingDAD/s700/foto+25.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWefVWPbnXlD-8vJU5rCkFTfC3FxxUMSRtzWNKhCL0Vzrmnz-sYh_Wxe86wDlNABU8p7NtNM7tZLMyEj7hu5S2rfjAqlqgfzQ3Sfhzwqo7NCWv3A4nI6XjZQ4RSO18DGb-pEJEMVingDAD/w640-h360/foto+25.jpeg" width="640" /></a></strong></div><strong>Jakarta(SUMBAR)PT</strong>-Pendaftaran kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">prakerja</a> gelombang 9 dan BLT Rp 600 ribu tahap 3, mungkin kini menjadi yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Peminat kedua program sangat banyak hingga dibuat pendataan yang baik dan update informasi rinci.<p></p><p style="text-align: justify;">Informasi seputar pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 bisa diketahui lewat akun Instagram prakerja.go.id. Untuk update info <a href="https://www.detik.com/tag/bantuan-rp-600-ribu">bantuan Rp 600 ribu</a> dapat mengklik akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.</p><p style="text-align: justify;">1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p><p style="text-align: justify;">2. Berusia lebih dari 18 tahun</p><p style="text-align: justify;">3. Tidak sedang sekolah atau kuliah</p><p style="text-align: justify;">4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat</p><p style="text-align: justify;">5. Melakukan pendaftaran di www.prakerja.go.id dan klik Gabung di gelombang terbaru yang disediakan pemerintah.</p><p style="text-align: justify;">Dikutip dari situs Kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">Prakerja</a>, siapa saja asal memenuhi syarat bisa mengikuti program tersebut. Tentunya, termasuk dalam kelompok yang mendapat manfaat dari kartu prakerja gelombang 9. Kelompok ini adalah pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, ingin meningkatkan kompetensi.</p><p style="text-align: justify;">Kelompok berikutnya adalah pekerja/buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka yang masih bekerja atau karyawan bisa mengikuti kartu prakerja gelombang 9, namun prioritas tetap diberikan pada yang pekerja usia muda dan kelompok yang terdampak COVID-19.</p><p style="text-align: justify;">Pemerintah biasanya menyediakan 4-5 hari mulai dari pendaftaran hingga penutupan Kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">Prakerja</a>. Timeline ini bisa menjadi perhatian bagi yang ingin mengikuti kartu prakerja gelombang 9 dengan segera menyiapkan syarat dan mengikuti seleksi. Berikuti timeline Kartu Pekerja gelombang 8 dan 7:</p><p style="text-align: justify;">10 September 2020: Pendaftaran kartu prakerja gelombang 8</p><p style="text-align: justify;">14 September 2020: Penutupan pendaftaran kartu prakerja gelombang 8</p><p style="text-align: justify;">17 September 2020: Pengumumanman hasil seleksi kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">prakerja</a> gelombang 8</p><p style="text-align: justify;"><br />3 September 2020: Pendaftaran kartu prakerja gelombang 7</p><p style="text-align: justify;">6 September 2020: Penutupan pendaftaran kartu prakerja gelombang 7</p><p style="text-align: justify;">10 September 2020: Pengumuman hasil pendaftaran kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">prakerja</a> gelombang 7</p><p style="text-align: justify;">1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p><p style="text-align: justify;">2. Berusia lebih dari 18 tahun</p><p style="text-align: justify;">3. Tidak sedang sekolah atau kuliah</p><p style="text-align: justify;">4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat</p><p style="text-align: justify;">5. Melakukan pendaftaran di www.prakerja.go.id dan klik Gabung di gelombang terbaru yang disediakan pemerintah.</p><p style="text-align: justify;">Dikutip dari situs Kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">Prakerja</a>, siapa saja asal memenuhi syarat bisa mengikuti program tersebut. Tentunya, termasuk dalam kelompok yang mendapat manfaat dari kartu prakerja gelombang 9. Kelompok ini adalah pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, ingin meningkatkan kompetensi.</p><p style="text-align: justify;">Kelompok berikutnya adalah pekerja/buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka yang masih bekerja atau karyawan bisa mengikuti kartu prakerja gelombang 9, namun prioritas tetap diberikan pada yang pekerja usia muda dan kelompok yang terdampak COVID-19.</p><p style="text-align: justify;">Pemerintah biasanya menyediakan 4-5 hari mulai dari pendaftaran hingga penutupan Kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">Prakerja</a>. Timeline ini bisa menjadi perhatian bagi yang ingin mengikuti kartu prakerja gelombang 9 dengan segera menyiapkan syarat dan mengikuti seleksi. Berikuti timeline Kartu Pekerja gelombang 8 dan 7:</p><p style="text-align: justify;">10 September 2020: Pendaftaran kartu prakerja gelombang 8</p><p style="text-align: justify;">14 September 2020: Penutupan pendaftaran kartu prakerja gelombang 8</p><p style="text-align: justify;">17 September 2020: Pengumumanman hasil seleksi kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">prakerja</a> gelombang 8</p><p style="text-align: justify;"><br />3 September 2020: Pendaftaran kartu prakerja gelombang 7</p><p style="text-align: justify;">6 September 2020: Penutupan pendaftaran kartu prakerja gelombang 7</p><p style="text-align: justify;">10 September 2020: Pengumuman hasil pendaftaran kartu <a href="https://www.detik.com/tag/pra-kerja">prakerja</a> gelombang.</p><p style="text-align: justify;">Jadi untuk bantuan Rp.600 ribu tahap 3, syarat-syaratnya adalah: <br /></p><p style="text-align: justify;">1. WNI yang dibuktikan dengan NIK</p><p style="text-align: justify;">2. Pekerja/buruh penerima gaji/upah</p><p style="text-align: justify;">3. Terdaftar sebagai peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan</p><p style="text-align: justify;">4. Peserta aktif program jamsos ketenagakerjaan yang membayar iuran untuk upah kurang dari Rp 5 juta, sesuai dengan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan</p><p style="text-align: justify;">5. Memiliki rekening bank yang aktif</p><p style="text-align: justify;">Sama seperti kartu prakerja gelombang 9, jika memenuhi syarat yang ditentukan maka pekerja bisa memperoleh BLT Rp 600 ribu. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN kepada rekening penerima.</p><p style="text-align: justify;">Rekening pekerja yang akan menerima <a href="https://www.detik.com/tag/bantuan-rp-600-ribu">bantuan Rp 600 ribu</a> didaftarkan HRD atau bagian sumber daya perusahaan terkait pada BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan Rp 600 ribu dilakukan bertahap melalui proses pemindahbukuan pada rekening pekerja. Dengan proses tersebut pekerja diharapkan sabar jika belum menerima bantuan meski telah memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">#sumber detikinet |boy<br /></p><div style="text-align: justify;"><strong></strong></div><p style="text-align: justify;"> </p><strong></strong>

Berminat Daftar Prakerja Gelombang 9 dan BLT Rp 600 Ribu? Ayo Cek Lagi Syaratnya

Jakarta(SUMBAR)PT -Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 dan BLT Rp 600 ribu tahap 3, mungkin kini menjadi yang paling ditunggu masyarak...

Baca selengkapnya »

Terkait Seruan Boikot Produk Perancis, Ada 3 Respon Danone

<p style="text-align: justify;"><b> </b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSKYdJtZC0gZpST0bNm7Oa7ihtUcXTg-7oCiOQ9N1WoxZZ956Dpb-3aKR3wgvlpJiMx4Pe7QNPzpEhjT1ZDhnYMXOVII_pAUqhh0RLPR2OU9bLDOc1wTz60YblBleY5nArHDPyobVnrtKC/s700/foto+24.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="700" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSKYdJtZC0gZpST0bNm7Oa7ihtUcXTg-7oCiOQ9N1WoxZZ956Dpb-3aKR3wgvlpJiMx4Pe7QNPzpEhjT1ZDhnYMXOVII_pAUqhh0RLPR2OU9bLDOc1wTz60YblBleY5nArHDPyobVnrtKC/w640-h362/foto+24.jpeg" width="640" /></a></b></div><span style="font-weight: normal;">Jakarta(SUMBAR)PT-Pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam berujung seruan aksi <a href="https://www.detik.com/tag/boikot-produk-prancis?_ga=2.219364121.1079663171.1604323831-1416395413.1600998167">boikot produk Prancis</a>. Salah satu yang kena imbas atas menggemanya seruan tersebut         adalah produk minuman kemasan, Aqua-Danone.<br /></span><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Danone Indonesia pun buka suara terkait heboh seruan boikot produk Prancis tersebut. Berikut respons-nya.</div><p></p><p style="text-align: justify;">Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan berbagai produk Danone sudah lama dikembangkan dan diproduksi oleh tenaga kerja di Indonesia. Saat ini pihaknya berhasil mempekerjakan lebih dari 15.000 karyawan di seluruh Indonesia.</p><p style="text-align: justify;">"Produk-produk kami seperti SGM dan AQUA, adalah produk-produk yang dikembangkan dan diproduksi di Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia untuk konsumen Indonesia. SGM sudah hadir sejak 1965, Aqua juga hadir sejak 1973 di Indonesia dan telah menjadi kepercayaan banyak konsumen sampai sekarang," ucapnya kepada <b>media ini</b>, Senin (2/11/2020).</p><p style="text-align: justify;">Arif menegaskan produk Danone tidak memiliki kaitan dengan pandangan politik negara manapun. Dalam menjalankan usaha, dia menyebut Danone selalu mengikuti regulasi sesuai dengan negara tempatnya beroperasi.</p><p style="text-align: justify;">"Perusahaan kami tidak memiliki afiliasi politik dan hal-hal di luar bisnis kami. Oleh karena itu, kami menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di mana pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak ikut serta memboikot produk-produk Prancis karena hal tersebut di luar dari konteks perdagangan," katanya.</p><p style="text-align: justify;"> Meski heboh aksi boikot produk Prancis, Arif menegaskan pihaknya akan terus beroperasi dengan tetap menyediakan produk-produk Danone.</p><p style="text-align: justify;">"Kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk melayani kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehat melalui jutaan pedagang yang menjual produk kami di Indonesia dan disiapkan oleh hampir dari 15.000 karyawan kami di seluruh Indonesia," ucapnya.</p><p style="text-align: justify;"> <br /></p><p style="text-align: justify;">#sumber detikinet <br /></p>

Terkait Seruan Boikot Produk Perancis, Ada 3 Respon Danone

  Jakarta(SUMBAR)PT-Pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam berujung seruan aksi boikot produk Prancis . Salah satu y...

Baca selengkapnya »

Sri Mulyani: Republik Indonesia Berhutang untuk Selamatkan Seluruh Jiwa

<p><strong> </strong></p><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><strong><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZvvGUokzvqIii4h-rZhIbiyeDbfGITmxUf57-k1uXORDepOz4rj6-3m8EhCW0oDUsJhN3scUWxyaTfOGGCA1hUTOstsl4QFuK6mlDIrRCy2opAbbMi2HnFVuaGMbGwyA70mBkrQIlsvM/s700/foto+23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="375" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZvvGUokzvqIii4h-rZhIbiyeDbfGITmxUf57-k1uXORDepOz4rj6-3m8EhCW0oDUsJhN3scUWxyaTfOGGCA1hUTOstsl4QFuK6mlDIrRCy2opAbbMi2HnFVuaGMbGwyA70mBkrQIlsvM/w695-h375/foto+23.jpeg" width="695" /></a></strong></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Y9JB43YXeWAKLtN_7wb8IdfSLFFnYKR0-vf9CZaqzMpdvFMC9MEaz3JAtPIb40dqJpgFoyrD5QI_qSD6KxZiX42mLHaDzIfJZkQ9oEqiw5PsMhj2hGaLDx9a7PPpLry0apQHDt70VJnJ/s700/foto+23.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><strong> </strong><p></p><p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta(SUMBAR)PT</strong>-<a href="https://www.detik.com/tag/sri-mulyani">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</a> menjawab santai nyinyiran atau kritikan soal <a href="https://www.detik.com/tag/utang">utang pemerintah yang meningkat</a> di tengah pandemi Corona. Menurut dia, peningkatan jumlah utang pemerintah saat ini merupakan hal yang wajar.</p><p style="text-align: justify;">Dia menjelaskan, wajarnya peningkatan utang pemerintah dikarenakan pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi di saat setoran negara lagi seret terdampak Corona.</p><p style="text-align: justify;">"Ada saja orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang. Ya nggak apa-apa wong itu utang untuk selamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara Studium Generale 2020: Rekacipta GEnerasi Muda Menuju Indonesia Emas secara virtual, Senin (2/11/2020).</p> <p style="text-align: justify;">Meningkatnya utang pemerintah terlihat dari melebarnya defisit APBN tahun 2020. Dari yang sebelumnya dirancang 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), kini menjadi 6,34% atau setara dengan 1.039,2 triliun. Melebarnya defisit dikarenakan penerimaan negara lebih kecil dibandingkan belanja. Salah satu pemenuhannya melalui skema pembiayaan atau utang.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Sri Mulyani, peningkatan jumlah utang pemerintah saat ini juga salah satunya untuk mengamankan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari total belanja APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat maupun pengusaha yang<a href="https://www.detik.com/tag/covid_19"> terdampak COVID-19</a>.</p><p style="text-align: justify;">"Artinya APBN itu instrumen pada saat dunia, Indonesia, ekonomi dan masyarakat sedang sulit dia step in. Waktu ekonomi jatuh kita angkat, waktu ekonomi boom tinggi kita dinginkan," jelasnya.</p><p style="text-align: justify;">Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan kontribusi nyata kepada negara usai lulus mengemban pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.</p><p style="text-align: justify;">Dirinya juga minta kepada penerima beasiswa LPDP bukan hanya sebagai pengkritik namun memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia.</p><p style="text-align: justify;">"Saya minta LPDP itu masalah gudangnya orang-orang yang tadi, nggak cuma komplain ke sana ke mari ngomongin masalah, cuma ngomongin aja, apalagi cuma sinis-sinis saja. Tapi sekarang kita kerjakan saja yang anda bisa kerjakan dan kota coba buat," ungkap dia.</p><p> <br /></p><p>#sumber detikinet <br /></p><p> </p>

Sri Mulyani: Republik Indonesia Berhutang untuk Selamatkan Seluruh Jiwa

      Jakarta(SUMBAR)PT - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab santai nyinyiran atau kritikan soal utang pemerintah yang meningk...

Baca selengkapnya »

Fakta Seputar BLT UMKM yang Wajib Kamu Tahu

<p><strong> </strong></p><p><strong></strong></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><strong><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrwyi27hh1SHM8WDHkGmgnZ9inDRjth_BrfdoH2nSSoVLifR8eYmLDM6AJj2xhxUVlNQPygsJuXwcY2GW-eHERZoEBkqfIVDLbBn65kIdo45lE4jN78LzJsLh99DE250Ar9YoTQsJN98V0/s700/foto+22.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrwyi27hh1SHM8WDHkGmgnZ9inDRjth_BrfdoH2nSSoVLifR8eYmLDM6AJj2xhxUVlNQPygsJuXwcY2GW-eHERZoEBkqfIVDLbBn65kIdo45lE4jN78LzJsLh99DE250Ar9YoTQsJN98V0/w640-h640/foto+22.jpeg" width="640" /></a></strong></div><strong>Jakarta(SUMBAR)PT</strong>- Bantuan presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa kembali diajukan oleh masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha yang terdampak COVID-19.<p></p><p>Bantuan ini bisa didapatkan jika masyarakat atau pelaku usaha sudah memenuhi syarat yang ditentukan. </p><p> </p><p>#sumber detikinet <br /></p>

Fakta Seputar BLT UMKM yang Wajib Kamu Tahu

  Jakarta(SUMBAR)PT - Bantuan presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa kembali diajukan oleh masyarak...

Baca selengkapnya »