Hal tersebut disampaikan Irman saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Media Online Nusantara (DPN ASANTARA) di salah satu restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam pemaparannya, Irman mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai indikator demokrasi nasional yang menurutnya menunjukkan tren penurunan. Ia menyoroti Indeks Demokrasi Indonesia maupun indeks pemberantasan korupsi yang dinilai menjadi cerminan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Menurutnya, fungsi lembaga legislatif juga mengalami tantangan yang tidak ringan. Independensi sebagian anggota legislatif dinilai semakin dipengaruhi kepentingan partai politik maupun kekuatan oligarki, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak berjalan maksimal.
"Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Tetapi pertaruhannya adalah kualitas berita. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak kepada kepentingan publik," tegas Irman.
Ia menambahkan, demokrasi bukanlah sistem yang mampu menghadirkan perubahan secara instan. Demokrasi merupakan proses panjang yang hanya akan memberikan manfaat apabila dijaga dengan komitmen, etika, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Irman menilai demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk insan pers, untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi agar tidak semakin tergerus oleh berbagai kepentingan yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Berbicara mengenai Sumatera Barat, Irman memberikan penilaian yang relatif optimistis. Ia menilai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih cukup kondusif dan belum banyak terpengaruh persoalan-persoalan yang dapat merusak kualitas demokrasi seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Meski demikian, ia mengakui perkembangan ekonomi Sumatera Barat belum tumbuh secepat potensi besar yang dimiliki. Salah satu faktor yang dinilai masih menjadi hambatan adalah budaya feodalisme yang berpotensi menghambat lahirnya inovasi dan kepemimpinan yang progresif.
Irman juga menilai tingkat penyalahgunaan kewenangan di Sumatera Barat relatif tidak terlalu menonjol dibandingkan beberapa daerah lainnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Irman menegaskan sektor pariwisata harus menjadi prioritas pembangunan. Kekayaan alam, budaya, sejarah, serta kearifan lokal yang dimiliki Sumatera Barat merupakan modal besar yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
Selain itu, ia mengusulkan agar persoalan tanah ulayat tidak lagi dipandang sebagai hambatan investasi. Menurutnya, berbagai pola kerja sama seperti sistem sewa, kemitraan, maupun pemanfaatan bersama dapat menjadi solusi tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat adat.
Di penghujung dialog, Irman mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung kepada pemerintah dalam membangun daerah.
"Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, berkolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah penting, tetapi kemajuan tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, mengatakan pemikiran Irman Gusman menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers mengenai besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Marlis, media tidak boleh hanya berlomba menjadi yang tercepat menyampaikan informasi, tetapi juga harus mengedepankan akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang.
"Pers tidak boleh sekadar berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi atau kepentingan kelompok tertentu," ujar Marlis.
Ia menambahkan, melalui program Dialog ASANTARA, organisasinya akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama tokoh-tokoh nasional sebagai upaya memperkaya wawasan insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa di Indonesia.
#rlsdpnasantara
