Penetapan BPHTB Berpotensi Tidak Memenuhi Prinsip Objektivitas, kepastian Hukum, dan Keadilan

Agam(SUMBAR)Padang Terkini-Menyikapi Perubahan tata kelola penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Agam pasca diberlakukannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2026 memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak lagi diberikannya salinan penetapan BPHTB kepada wajib pajak maupun pemerintah nagari sebagaimana praktik yang berlaku pada regulasi sebelumnya.

banyak penetapan nilai BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam mengacu pada nilai tanah yang tercantum dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Praktik tersebut perlu dievaluasi karena nilai yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut merupakan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang bersifat indikatif dan tidak ditetapkan sebagai harga pasar atau harga transaksi untuk setiap bidang tanah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Apabila terdapat indikasi bahwa harga transaksi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, pemerintah daerah berwenang melakukan penelitian untuk memperoleh nilai pasar yang wajar berdasarkan data dan fakta yang objektif.

Oleh karena itu, penggunaan nilai pada aplikasi Sentuh Tanahku sebagai acuan utama dalam penetapan BPHTB berpotensi tidak memenuhi prinsip objektivitas, kepastian hukum, dan keadilan, apabila tidak didukung oleh penelitian yang memadai. Nilai ZNT seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu data pembanding, bersama dengan data transaksi sejenis, NJOP, kondisi fisik objek, lokasi, serta hasil survei lapangan sebelum dilakukan penetapan nilai pasar.

#timdpnasantara